Erupsi Gunung Anak Krakatau, Ini Langkah Kemenpar Lindungi Wisatawan dan Destinasi

Erupsi Gunung Anak Krakatau membawa dampak bagi aktivitas wisata di sejumlah wilayah. Di tengah sebaran abu vulkanik yang mencapai kawasan pesisir Banten, Jawa Barat, dan Lampung, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai menyiapkan langkah penanganan bagi wisatawan terdampak.

Kemenpar mengingatkan wisatawan untuk tidak mengabaikan faktor keselamatan. Wisatawan di kawasan terdampak diminta mengurangi aktivitas di ruang terbuka dan mengikuti radius aman sebagaimana ditetapkan otoritas terkait.

"Kementerian Pariwisata secara berkelanjutan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BNPB, Pemerintah Daerah Banten dan Lampung, serta pengelola destinasi untuk mengawal dampak erupsi Anak Krakatau," ujar Juru Bicara Kemenpar Imam Priyono kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Kemenpar berkoordinasi dengan pengelola akomodasi dan hotel di kawasan Banten serta area penyangga bandara untuk mengaktifkan SOP Force Majeure.

Langkah itu mencakup penyediaan ruang tunggu darurat dan kelonggaran waktu check-out bagi wisatawan yang penerbangannya tertahan. 

Di lapangan, Kemenpar mendorong pengelola destinasi pesisir dan kawasan rentan untuk memastikan jalur evakuasi siap digunakan. Pengelola destinasi diminta melakukan pembersihan abu pada amenitas publik sesuai standar operasional prosedur Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan (CHSE).

Selain itu, pengelola diminta memantau kondisi udara secara langsung atau real time agar perkembangan situasi dapat diketahui dan menjadi pertimbangan dalam pengelolaan aktivitas wisata.

Sementara itu, dampak ekonomi akibat penutupan bandara terhadap sektor pariwisata belum dapat dihitung. Kemenpar masih mengumpulkan dan memverifikasi data bersama pemerintah daerah, asosiasi industri, serta pengelola destinasi.

Data mencakup tingkat penurunan okupansi amenitas wisata, operasional daya tarik wisata yang terdampak abu vulkanik, hingga kemungkinan kerusakan fisik pada infrastruktur pariwisata di kawasan yang berada dekat dengan lokasi erupsi.

"Pendataan tersebut dilakukan untuk merumuskan langkah pemulihan (recovery) pascabencana," kata Imam.

Penanganan situasi saat ini menjadi bagian dari upaya Kemenpar memperkuat keamanan wisata di kawasan gunung api. Kebijakan itu dibangun melalui tiga pilar utama, mencakup pengembangan destinasi dan infrastruktur, mitigasi fisik, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia pariwisata.

Dalam pengembangan destinasi, Kemenpar memastikan daya tarik wisata gunung api memiliki batas kuota harian yang terhubung dengan perkembangan status vulkanik terkini dari PVMBG/ESDM.

Kemenpar mengawasi kepatuhan pengelola dalam menyediakan fasilitas penyelamatan darurat serta pos pemantauan keselamatan di lokasi-lokasi penting.

Upaya peningkatan kesiapan sumber daya manusia dilakukan melalui Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi. Program ditujukan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan SDM pariwisata, terutama dalam menghadapi risiko serta kondisi darurat di destinasi.

Langkah ini menjadi penting karena Indonesia memiliki daya tarik besar untuk wisata minat khusus, terutama aktivitas pendakian dan wisata gunung api. Kemenpar mencatat Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif.

Wisatawan Diminta Pantau Informasi Sebelum Bepergian

Wisatawan yang berada di kawasan terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau diminta lebih berhati-hati. Penggunaan perlengkapan pelindung serta kepatuhan terhadap arahan otoritas menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan selama berada di destinasi.

"Wisatawan di wilayah terdampak paparan abu di pesisir Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Lampung diimbau mengurangi aktivitas di ruang terbuka, menggunakan masker serta kacamata pelindung, dan selalu mematuhi radius aman yang ditetapkan otoritas," kata Imam.

Wisatawan juga diminta mencari informasi terbaru sebelum berangkat. Informasi mengenai kondisi destinasi, akses menuju lokasi, serta operasional akomodasi dan transportasi sebaiknya dipantau melalui kanal resmi sebelum dan selama perjalanan.

Untuk aktivitas wisata di kawasan gunung api, penetapan status bahaya dan larangan beraktivitas berada dalam kewenangan PVMBG atau ESDM serta pemerintah daerah setempat. Karena itu, wisatawan dan operator perjalanan perlu menjadikan rekomendasi resmi sebagai acuan utama.

"Karena itu, Kementerian Pariwisata mengimbau seluruh wisatawan dan operator tur untuk sepenuhnya mematuhi rekomendasi zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang ditetapkan otoritas," katanya.

Kemenpar juga mendorong pengelola destinasi gunung api menutup sementara pintu masuk dan jalur pendakian apabila status vulkanologi dinyatakan berbahaya. Barikade dan papan peringatan fisik harus dipasang secara jelas di titik awal pendakian agar wisatawan tidak memasuki kawasan rawan.

Selain itu, operator dan pemandu wisata di destinasi ekstrem perlu mengikuti standar operasional yang berlaku. Pengawasan dan audit didorong untuk memastikan operator serta pemandu memiliki sertifikasi sesuai persyaratan otoritas terkait.

Bagi wisatawan, menggunakan agen perjalanan dan pemandu bersertifikasi menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keamanan perjalanan. Informasi mengenai cuaca dan kondisi terkini di destinasi ekstrem juga perlu diperoleh sebelum perjalanan dilakukan.

Sementara itu, pengelola destinasi diminta menjalankan mitigasi teknis melalui aktivasi jalur evakuasi dan pembersihan fasilitas umum serta amenitas wisata dari abu vulkanik secara berkala.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dapat dilibatkan dalam penanganan di desa wisata. Selain membagikan masker secara gratis, mereka dapat membantu wisatawan memahami kondisi di lapangan dan mendampingi navigasi keselamatan.***